Awal dekade 70-an, kalangan profesional teknokrat mulai berbenah diri dan membentuk berbagai asosiasi profesi. Kegiatan ini terdorong oleh perencanaan Repelita (1969-1974) yang menandai era penyelenggaraan pembangunan secara sistematis dan terencana. Para ahli perencanaan (saat itu planner) yang menyebut diri sebagai ahli perancang, tentu tak mau tertinggal. Maka setelah melalui serangkaian pertemuan, pada tanggal 13 April 1971, di Jakarta, dibentuk Ikatan Ahli Perancang, disingkat IAP.  Pembentukan IAP diprakarsai oleh para alumi Planologi ITB angkatan pertama, sepeti Djoko Sujarto dan Tubagus M. Rais. Namun sejak awal, organisasi profesi ini tidak membatasi diri hanya alumni Planologi ITB. Hal ini, setidaknya, tercermin dari susunan pengurus periode pertama yang diketuai Koes Hadinoto (Almarhum) didampingi Risman Maris dan Hendropranoto Suselo sebagai sekretaris. Kecuali Koes Hadinoto yang sudah meninggal dunia, tiga tokoh lainnya adalah saksi hidup pembentukan IAP. Ternyata, tidak mudah mengembangkan organisasi profesi kala itu. AD/ART bahkan baru tersusun pada tanggal 13 April 1976. Setelah itu barulah IAP lebih berani “tampil keluar” guna meraih pengakuan dari masyarakat. Pengakuan secara formal antara lain datang dari Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta waktu itu) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor D.IV. 4297/11/76, tanggal 20 Juni 1976 tentang “Pengukuhan Ahli Perancang”. IAP dinyatakan sebagi wadah tunggal profesi Perencanaan di DKI Jakarta. Dalam hal ini peranan Tb. M Rais sebagai planner pertama yang masuk jajaran birokrasi pemerintah DKI Jakarta, tentu tak dapat dikesampingkan.

Dalam AD/ART ditegaskan IAP berdasarkan Pancasila. Misi IAP sebagai wadah tunggal Ahli Perencanaan wilayah dan kota di Indonesia tercermin dari tujuan pendiriannya, yaitu: Mengembangkan keahlian perencanaan wilayah dan kota; dan Meningkatkan Mutu, Kesejahteraan , Persatuan dan Kesatuan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia. IAP berfungsi sebagai wadah pembinaan, komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, juga antara Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional. Juga, sebagai wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.